Komunitas Indonesia Open Source

@ si_faisal

Untuk software-nya saya cenderung agar KPU menyelenggarakan kompetisi secara terbuka sehingga dapat diikuti oleh banyak pihak, mulai dari siswa, mahasiswa, penghobi pemrograman komputer, sampai praktisi pemrograman komputer. 10 besar peserta ditetapkan sebagai pengembang bersama untuk menyempurnakan sistem yang dinyatakan sebagai pemenang.

Sistem tersebut sedapat mungkin harus melibatkan sistem lain, termasuk sistem operasi, seminimal mungkin. Kode sumbernya harus terbuka (diserahkan kepada KPU) dan dapat diaudit sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang akan melakukan kecurangan.

Untuk memungkinkan banyak pihak terlibat dalam pengembangan sistem tersebut, SBC yang digunakan dapat saja yang berbasis intel 80386 seperti berikut.


PCM-9132V Specifications

General
* CPU embedded 386-SX compatible CPU,40MHz
* Chipset include in CPU
* BIOS 128KB Flash with 3 seconds boot
* System Memory on-board 4MB EDO DRAM
* SSD support M-System DiskOnChip 8MB-1GB
* support DiskOnModule 16MB-4GB
* Watchdog Timer 0-512 seconds,RESET,IRQ or NMI
* Expansion PC104 Bus interface
* Battery Lituim 3V@560mAH

I/O
* Serial RS-232 portx2,RS-485 portx1
* USB   USB1.1/2.0 portx1,support USB Mass-storage Disk Access
* Floppy support two 360K/720K/1.44M Floppy Drive
* Parallel support SPP/ECP/EPP mode
* Digital I/O 16-bit digital input/output


Mechanical & Environment
* Dimension 90mmx96mm
* Weight 60g
* Operating Tempreture -20~+70℃
* Operatiing Humidity 5%-90% relative Humidity,non-condensing

Power
* Power Supply Voltage +5V(±5%)
* Power consumption 600mA@5V

lyan wrote:

wedeww... klo menurut gw sih... bener yg dibilang mas opik... Sebenernya tingkat kesalahan yg paling fatal dari pemilu indonesia neh adalah PROSES
tiap2 acara tuh kan ada urutan2 yg memang harus berjalan sesuai jadwal dan terencana.
memang sih..klo menurut gw... tuh udah hampir bener terjadi sejak pemilu 2004 dan 2009 ini.... namun... yg dianggap benar oleh mereka kan schedule time nya bukan proses yg menghasilkan dalam waktu yg telah ditentukan. qe 3x (Poli"tikus" Mode ON )

Saya juga setuju cuma di tingkat mana kesalahan/kelemahan proses tersebut terjadi?

Kalau melihat pengalaman dua pemilu terakhir, yang paling fatal berkaitan dengan perhitungan adalah di tingkat TPS dan KPUD kabupaten/kota.

Perhitungan di tingkat TPS, terutama untuk pemilu legislatif, memakan waktu yang relatif lama, ada yang sampai 1 hari, bahkan ada yang diulang karena total suaranya berbeda dengan jumlah pemilih.

Perhitungan di tingkat KPUD kabupaten/kota, terutama untuk pemilu legislatif, memakan waktu yang relatif lama juga karena data suara setiap TPS dientri ke dalam komputer di tingkat ini. Kelambatan perhitungan suara di tingkat PPK juga menjadi penyebab kelambatan perhitungan dan entri data di tingkat KPUD kabupaten/kota.

Perubahan sistem pemungutan suara di tingkat TPS dengan menggunakan embedded system tentu akan menjadikan perhitungan suara di TPS menjadi seketika. Dampaknya ke perhitungan suara di tingkat kecamatan dan KPUD kabupaten/kota tentu sangat besar karena data dari TPS tinggal di-download dari embedded system.

opikdesign wrote:

masih berkutat dengan embeded system mulai hardware dan softwarenya?!

Kalau mas opik jeli dengan usulan saya agar pengembangan software untuk embedded system dilakukan melalui suatu kompetisi dan kepada pemenangnya dijanjikan royalti sebesar 25 ribu rupiah per unit dan kepada 9 finalis lainnya, yang mau bergabung menyempurnakan rancangan juara tersebut, dijanjikan royalti sebesar 2,5 ribu rupiah per unit (total 47,5 ribu rupiah per unit) maka mas opik akan melihat peluang yang luar biasa bagi para programmer lokal untuk saling berkompetisi.

Saya yakin pesertanya akan membludak ribuan orang. Ingat jumlah unit embedded system yang akan digunakan adalah sekira 1 juta unit. Siapa yang tidak akan tergiur dengan hadiah sebesar 1 juta x 25 ribu rupiah = 25 milyar rupiah?

JIKA, sekali lagi JIKA kompetisi tersebut diadakan apakah mas opik akan melewatkan kesempatan tersebut? Kalau saya sih tidak akan melewatkan kesempatan tersebut.

@ opikdesign

Open souce itu tidak identik dengan gratis kan? Bukankah para pengembang open source yang terkoordinasi, yang hasilnya dinyatakan gratis pun, dibayar oleh para donatur atau sponsornya?

Bukankah untuk sistem yang digunakan oleh KPU, seperti ICR(Intelligent Character Recognition), KPU berani membayar/membeli juga dan hasilnya tidak begitu memuaskan?

Nah, apa salahnya jika KPU berani mensponsori menyelenggarakan suatu kompetisi secara terbuka untuk mengembangkan sistem yang lebih baik? Melalui ajang tersebut maka sumbangan yang terjadi bukan hanya sebatas sumbangan pemikiran melainkan sampai ke tahap implementasi.

Jadi, apa yang saya sampaikan bukan "seperti memberi pemikiran dibalik jualan suatu produk" seperti yang mas opik sebutkan tetapi memberi pemikiran dengan alternatif cara mengujudkannya dan sekaligus mendorong banyak pihak untuk tertarik menyumbangkan pemikiran dan mengimplementasikannya secara konkret.

Sepertinya kan gak mungkin saya jualan SBC ke KPU. Untuk pengadaan barang sejumlah 1 juta unit tidak mungkin dilakukan oleh individu atau perusahaan kecil dan menengah. Yang akan bermain tentu adalah tingkat distributor utama atau bahkan KPU melakukan pemesanan ke vendor secara langsung.

mustofa wrote:

@ opikdesign

Open souce itu tidak identik dengan gratis kan? Bukankah para pengembang open source yang terkoordinasi, yang hasilnya dinyatakan gratis pun, dibayar oleh para donatur atau sponsornya?

Bukankah untuk sistem yang digunakan oleh KPU, seperti ICR(Intelligent Character Recognition), KPU berani membayar/membeli juga dan hasilnya tidak begitu memuaskan?

Nah, apa salahnya jika KPU berani mensponsori menyelenggarakan suatu kompetisi secara terbuka untuk mengembangkan sistem yang lebih baik? Melalui ajang tersebut maka sumbangan yang terjadi bukan hanya sebatas sumbangan pemikiran melainkan sampai ke tahap implementasi.

ini gak ada masalah, say ok....

mustofa wrote:

Jadi, apa yang saya sampaikan bukan "seperti memberi pemikiran dibalik jualan suatu produk" seperti yang mas opik sebutkan tetapi memberi pemikiran dengan alternatif cara mengujudkannya dan sekaligus mendorong banyak pihak untuk tertarik menyumbangkan pemikiran dan mengimplementasikannya secara konkret.

setuju gak ada masalah tetapi jangan terlalu berkesan jualan.

mustofa wrote:

Sepertinya kan gak mungkin saya jualan SBC ke KPU. Untuk pengadaan barang sejumlah 1 juta unit tidak mungkin dilakukan oleh individu atau perusahaan kecil dan menengah. Yang akan bermain tentu adalah tingkat distributor utama atau bahkan KPU melakukan pemesanan ke vendor secara langsung.

loh koq jadi begitu?! saya tidak menuduh pak mustofa mo jualan ke KPU loh...

tapi klo bisa kenapa gak dipakai kesempatan ini?! dan kenapa tidak mungkin?! bisa juga jadi makelar istilah kasarnya....

si_faisal wrote:

kalo menurut saya, hal tersebut sangat mungkin dilakukan.
buktinya Inovasi Award yang diselanggarakan oleh salah satu merk rokok terbesar aja peminatnya banyak, dan menghasilkan karya2 inovatif.

saya setuju dengan pak mus, sudah saatnya rakyat dilibatkan dalam pesta rakyat (pemilu) ini, tidak saja sebagai peserta, namun bisa berkomtribusi dalam sistem penyelenggaraanya, serta inovasi dan pengembangannya.

saya pikir sudah saatnya kita keluar dari kebiasaan, menggunakan kertas suara, penghitungan manual dll.
skarang sudah bisa di replace dengan teknologi interaktif, sinkronisasi data dll.

bukankah teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia?

saya yakin, dengan pubikasi dan dukungan positif hal ini bisa terwujud. jadi ini bukan lah semata2 usulan untuk komersialisasi produk, namun lebih sebagai pandangan bahwa, pemilu ini bisa dilakukan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien dengan pemmanfaatan teknologi yang tepat.

setuju mas si_faisal... tapi yg sy maksud campur tangan rakyat terhadap pemilu dari semua permasalah yg sering terjadi di setiap pemilu yg artinya bukan hanya pengganti kertas surat suara tapi banyak hal masalah...

misalnya security pada jaringan antara KPP Tingkat Kecamatan ke KPUD dan sampai KPU juga bisa di sayembarakan koq... iya khan?!

bagaimana agar perhitungan bisa menjadi lebih cepat, effisien dan terjamin juga bisa disayembarakan ide-idenya...

bagaimana ide membuat jaringan murah meriah apalagi yg bisa "mobile" namun tetap aman dan terjamin, bisa di sayembarakan....

semua bisa disayembarakan... bukan hanya 1 permasalahan aja banyak hal...


@mustofa & si_faisal...
saya hanya mengajak memikirkan semua masalah pemilu bukan hanya itu-itu aja...
sy rasa sudah saatnya debat kusir ini dihentikan... monggo dilanjut terserah para om mod aja yg mo dibawah kemana arah diskusinya dan gak perlu dipermasalahkan lagi dari pemikiran yg dianggap gak guna...

selamat ber-discuss...

Last edited by opikdesign (30-07-2009 08:46:55)

ian wrote:

kalau saya yang kebetulan terjun langsung di tingkat PPS dan PPK ternyata banyak sekali kendalanya. salah satunya adalah kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis terhadap petugas. Jika kasusnya seperti kemarin yang hanya menggunakan formulir untuk quick scan di KPUD saja banyak yang salah, gimana kalo dikasih teknologi yang lebih advanced ?

bisa dibanting - banting nanti alatnya karena "dianggap" nggak jalan ...

nah... jelaskan masalahnya...
pilpres kemarin sy juga ikut mengawal dari tingkat PPS dan PPK...

masalahnya buanyak... mo dibahas yg mana?!

@kang ian

berarti memang masalah utama disini adalah SDM,

seharusnya petugas pelaksana pemilu memang di training dengan serius, minimal 3 bulan dan dilakukan dengan intensif, dilakukan dengan studi kasus semua masalah2 yang ditemukan pada pemilu sebelumnya, dan bagaimana trouble shootingnya.

kalo hanya training 1-2 minggu, saya rasa nggak akan cukup, apalagi jika menggunakan teknologi advanced.

berarti pemerintah juga harus meyiapkan anggaran yang lebih besar untuk perekrutan panitia pelaksana yang berkualitas, serta training yang berkesinambungan.

wah ikut nimbrung ya.. kebetulan saya aktivis salah satu parpol yang ikut pemilu (jadi calegnya lagi, tapi gak lolos) he  he he OOT.

saya buka dengan analogi seperti ini, kenapa Unix/Linux masih menggunakan terminal? biar klasik katanya ... dan alasan2 lainnya.
nah, pemilu menggunakan kertas suara itu sudah kodratnya, gak usah dipikir untuk menggantinya dengan  metode lain lah (mgk sampai 20 thn ke depan, atau lebih). apakah sudah ada negara yang menerapkan sistem embedded atau lainnya dalam pemilu? kalau pun ada negara itu pasti sudah 30 thn lebih maju dari indonesia, dengan jumlah penduduk yang tidak sampai 50 juta dan luas wilayah pasti tidak lebih besar dari pulau jawa... Indonesia? mimpi di atas mimpi kali, jumlah penduduk dan luas wilayah ke 4 di dunia, dengan kualitas SDM no 4 dari belakang .

saya cerita sedikit kendala dari tahapan2 pemilu yang saya hadapi kemarin:

1. Pendaftaran pemilih: tidak efektif, sebab:  KPU kurang sosialisasi (logika) AND masyarakat yang apatis, sibuk cari duit..
2. Sosialisasi Cara mencontreng: Kurang Banyak/efektif, sebab: Peralihan dari mencoblos ke mencontreng, terlalu besarnya kertas suara.
3. Kampanye: Banyak Kerussuhan antar pendukung, sampah berserakan.
4. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, masalah: Intimidasi (mney politics, dan lainnya), Kesalahan saat mencontreng (poin no 2), terlalu lama menghitung, salah hitung (terlalu banyak kontestan, coba pemilu saat cuma 3 parpol kan tidak selama sekarang). pada tahap ini kecurangan hampir tidak ada, karena ada balancing dari panwaslu, saksi dari parpol, pemantau dari LSM dan masyarakat umum.
5. untuk tahapan selanjutnya tdk saya bahas lagi, karena sudah OOT sepertinya.

dari permasalahan yang saya temukan di lapangan, sya menarik kesimpulan kalo penggunaan kertas suara di tingkat TPS layak dipertahankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul (terlau lam menghitung dan kesalhan pemilih) dapat diminalisir dengan membatsi kontestan Pemilu dan sosialisasi cara memilih yang lebih intens juga KPU hrs konsisten dengan metode contreng, jangan 2014 nanti di rubah lagi dengan metode lain, tambah pusing masyarakatnya

saya sepakat dengan kang ian. di tingkat KPUD kabupaten saja penggungaan IT tidak efektif, apalagi harus sampai ke tingkat TPS. memang biaya percetakan surat suara bisa di tekan, tapi biaya maintanance sistem pasti besar, juga biaya admin/operator sistemnya sangat besar itu, belum lagi biaya sosialisasinya... Usul saya, kalo memang Sistem pemilu di ubah, usahakan perubahannya yang tidak melibatkan pemilih (yang jumlahnya 177 jt), pasti repot menanganinya.
sebagai ujicoba, coba terapkan sistem IT pada skala yang lebih kecil, pemilihan kepala desa misalnya (kalo di Aceh, semua kepala desa dipilih langsung oleh masyarakatnya seperti pilbup atau pilgub). kemudian di ujicoba lagi pada skala yang lebih besar.
juga di ujicoba untuk berbagai daerah. misalnya coba pada suku anak dalam di jambi, atau suku dayak di sanggau, kalbar, dan lainnya. coba bandingkan efektifitasnya...

sekian dulu, baru itu yang terpikirkan

mustofa wrote:

@piccolo_ijo

Brazil, India, Belgia, dan Parlemen Eropa sudah menerapkan hal tersebut. Hasilnya positip.

CMIIW

Baru tahu nih..
menurut saya kalo Brazil, belgia dan parlemen eropa sudah wajar. kalo India juga sudah melaksanakan sistem ini dan berhasil, itu bisa jadi acuan yang bagus buat Indonesia dimana beberapa karakeristik kedua negara hampir sama; Luas wilayah, jumlah penduduk, kualitas SDM, tiga huruf pertama nama negara (lho... apa hubungannya )

kalau saya usul ga usah pake touch screen yang mahal pake aja HP yang bisa WAP aja, dibuat aplikasi online kasih username dan password tiap pemilih, dikasih sekuriti yang mantep jadi tiap satu username cuman bisa milih satu calon. alatnya HP semua orang punya, minjem administrasi yang nungguin TPS aja pasti punya. sistemnya real time, pake databasenya oracle dan bahasa pemogramannya java, biar stabil kalau data masuk bersamaan.
kalau pake LJK cost lingkungannya mahal bro, sekarang musimnya paperless.

CMIIW

Last edited by balaplumpat (26-08-2010 00:34:11)